Diduga Palsukan Tanda Tangan, Kades Barung Kersap di Karo Dipolisikan

KARO - Diduga palsukan tanda tangan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Tobat Peranginangin dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo, Kamis (06/07/2023) siang sekira pukul 10:00 WIB.

Menurut keterangan Ketua BPD, Marikam Sembiring usai melapor. Terungkapnya dugaan adanya pemalsuan tanda tangan, dikarenakan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2023 .telah diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

"Buktinya, Kami anggota tak ada menandatangani, Kenapa dokumen RKP-APBDesa sudah selesai. Bahkan ketika kami minta ke Dinas PMD, mereka juga tak mau menunjukan dokumennya. Ada apa?, " ujarnya didampingi Wakil dan Sekretaris BPD Carles Pasaribu dan Mulianta Peranginangin di Halaman Mapolres.

Dikatakannya lagi, surat laporan pengaduan anggota BPD Barung Kersap sudah diserahkan Ketua Persatuan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Karo, Rianto Ginting.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

"Tadi sudah diterima oleh petugas Polres di ruang Kasium. Juga kami didampingi Ketua PABDSI Rianto Ginting, "bebernya diamini Rosmel br Ginting.

Ditambahkan Marikam, jika anggota BPD tidak pernah diundang dalam rapat. Sehingga dokumen RKP - APBDes yang selesai disusun, tanpa dihadiri dan ditandatangani BPD.

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

Mirisnya lagi, dengan tanpa bersalah, Kepala Desa meminta BPD agar menandatangani hasil RKP dan APBdes. "Sementara kami tak pernah diundang rapat musyawarah. Kalau tidak salah saat itu tanggal 06 Juni 2023. dan karena dipaksa untuk tandatangani, sempat terjadi adu mulut, " sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PABPDSI Karo, Rianto Ginting merasa curiga adanya indikasi pemalsuan tanda tangan oleh kepala desa,

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

"Hal ini tentunya sudah mengarah ke pidana. Kita harapkan,  Polres Karo dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduannya, " ujarnya..

(Anita Theresia Manua)

Baca juga: Ketua Umum DPP AJMII Ajak Awak Media Kawal Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Tiga Wartawan di Bandung Barat